BPBD ENREKANG

     Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah mengamanatkan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Urgensi pemerintah daerah yang diberi peran yang lebih otonom dalam upaya tersebutt adalah sebagai berikut :

  1. Pemerintah Daerah bertangguungjawab melindungi dan mensejahterakan setiap warga di komunitas yang berada di wilayah kerjanya secara demokratis
  2. Merupakan amanat dari undang-undang untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasukkan kedalam program pembangunan daerah termauk pengalokasian dana
  3. Ada semangat untuk pengembangan potensi sumberdaya daerah yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana
  4. Merupakan amanat untuk mengimplementasikan kegiatan pengurangan resiko bencana (PRB) hingga kepemerintah daerah
  5. Merupakan kewajiban meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan public sesuasi standar pelayanan minimal
  6. Merupakan kewajiban pemerintah daerah memenuhi kebutuhan komunitas dalam kerangka kerja penanggulangan bencana yang diselenggarakan olehnya.

     Berangkat dari urgensi tersebut diatas, maka kewajiban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana telah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi :

  1. Penjaminan pemenuhan kebutuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana  sesuai standar pelayanan minimal;
  2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
  3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; dan
  4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai

     Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan memperhatikan kondisi daerah kabupaten Enrekang terhadap resiko bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan komunitas masyarakatnya, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 pada tanggal 2 Oktober 2010 yang tugas utamanya adalah membantu pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana di kabupaten Enrekang.

     Kabupaten Enrekang adalah salah satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di propinsi Sulawesi Selatan, yang letak dan posisi geografisnya berada pada 3º14’36”- 3º50’0” lintang selatan dan 119º40’53”- 120º6’33 Bujur Timur dengan ketinggian bervariasi dari 47 M sampai 3.329 M diatas permukaan laut. Batas wilayahnya disebelah Utara dengan kabupaten Tana Toraja, disebelah Timur dengan kabupaten Luwu, disebelah barat dengan kabupaten Pinrang di disebelah selatan dengan kabupaten Sindenreng Rappang (Sidrap).  Luas wilayah kabupaten adalah 1.786,01 Km2, atau seluar 2,83 % dari luas propinsi Sulaswesi Selatan yang mana hampir 80 % wilayahnya dengan topografi berbukit dan bergunung-gunung. Wilayah ini terbagi atas 12 kecamatan dan 129 desa kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 190.576 jiwa (sensus 2009), dengan angka kepadatan penduduk 107 jiwa/km2.

     Dengan kondisi topografi demikian dan diapik oleh 4 sungai besar yakni Sungai Saddang, Sungai Mataallo, Sungai Bulu Cenrena dan Sungai Malua dengan total panjang 185,00 km menjadikan kabupaten Enrekang sebagai salah satu daerah dalam wilayah  propinsi Sulawesi Selatan yang rawan dengan ancaman bencana longsor dan banjir.

     Bencana banjir yang paling besar terjadi pada tahun 1987 yang menggenani hampir seluruh wilayah dalam ibu kota Enrekang, disusul kejadian bencana longsor di kecamatan Maiwa dan Bungin pada tahun 2007 yang menyebabkan terputusnya jaringan jalan, dan melumpuhkan aktivitas perekonomian beberapa desa dan kecamatan serta memberikan dampak kerugian harta benda yang tidak sedikit. Disusul banjir Sungai Saddang yang menggenangi sebagian wilayah ibukota kabupaten Enrekang dan kecamatan Cendana. Rangkaian bencana terjadi secara sporatis dalam wilayah kabupaten Enrekang, walaupun intensitasnya dalam skala kecil namun memberikan dampak kerugian berupa kerusakan pada fasilitas umum, infrastruktur transportasi, irigasi dan bangunan social ekonomi lainnya.

    Dengan kondisi topografi yang berbukti dan bergunung menyebabkan kondisi cuaca dibeberapa tempat mempunyai derajat kelembanan yang cukup tinggi yang disertai dengan tingginya curah hujan. Keadaan ini  menjadi ancaman yang selalu menghantui masyarakat kabupaten Enrekang hampir setiap tahun.

     Disamping itu kerentanan masyarakat dalam hal pengetahuan mengenai kebencanaan masih sangatlah minim, dan cenderung menganggap bencana adalah takdir yang harus dijalani sebagai peringatan Allah SWT, dan belum adanya standar minimal pelayanan infrastuktur yang menjadi acuan didalam melaksanakan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat.

Bencana dapat disebabkan oleh fenomena alam dan ulah manusia. Bencana pada umumnya terjadi secara mendadak dan dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Masyarakat yang mengalami dan terkena bencana perlu melakukan tindakan untuk menghadapi dan menanggulanginya. Upaya ini dikenal dengan penanggulangan bencana atau disaster management.

     Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus meliputi sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi.Penanggulanangan bencana pada hakekatnya merupakan upaya manusia untuk melindungi dan menyelamatkan manusia sebagai sebagai sumberdaya pembangunan dari ancaman bencana. Disamping itu kegiatan penanggulangan bencana adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terkena bencana.

     Untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana di masa depan dengan baik, kabupaten Enrekang memerlukan suatu rencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Rencana ini menjadi salah satu bagian kesiapsiagan penanggulangan bencana, sebagai rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Enrekanng.  Rencana ini menggambarkan kondisi yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sesuai masa bakti Bupati Enrekang Haji La Tinro La Tunrung yang akan berakhir di tahun 2013. Rencana ini dimulai dari  identifikasi ancaman bencana, analisis resiko bencana sampai dengan program-program kegiatan dan focus prioritas penanggulangan bencana.

By bpbdekg Posted in PROFIL

One comment on “BPBD ENREKANG

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s